5 Mantan Anggota Banggar 2015 Ikut Dipanggil Jaksa

Kajari Kepahiang Ridwan SH didampingi Kasi Pidsus Riky Musriza dan Kasi Intel Arya Masepa. (dok)
Kajari Kepahiang Ridwan SH didampingi Kasi Pidsus Riky Musriza dan Kasi Intel Arya Masepa. (dok)

Potret Raflesia – Tim penyidik Kejari Kepahiang bekerja maraton dalam melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai anggaran tahun 2015. Pasalnya kemarin (16/9) dua anggota Banggar DPRD Kepahiang periode 2014-2019 Edwar Samsi dan Zainal diperiksa, dan hari ini (17/9) kembali lima anggota Banggar tahun 2015 yang lalu juga menjalani pemeriksaan. Lima mantan anggota Banggar DPRD Kepahiang tersebut adalah Andrian Defandra, Eko Guntoro, Agus Sandrila, Nurrahman Putra dan Inalia.

Baca juga: Dua Anggota Banggar DPRD Kepahiang periode 2014-2019…

Kajari Kepahiang Ridwan SH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza SH MH, didampingi Kasi Intel Arya Marsepa SH, menjelaskan bahwa dari pemeriksaan didapat fakta bahwa pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tersebut tidak dibahas secara rinci di APBD Perubahan 2015, namun dibahas saat menyusun KUA PPAS Perubahan antara Banggar dan TAPD. Dengan demikian ada dua kali pembahasan yaitu saat penyusunan KUA PPAS dan saat RAPBDP. di plafonnya ada dibahas tapi yang usulan TAPD bersifat gelondongan, tidak detail.

“Tapi kita juga menemukan fakta baru bahwa ada perbedaan usulan dalam PPAS, kenapa dirancangan Rp. 1,2 Milyar tapi dipembahasan lisan Rp. 3,5 Milyar”, ungkap Riky.

Lanjut Riky, pemanggilan ini dalam rangka mendapatkan titik terang atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di pengadaan lahan Tebat Karai ini, dan dalam waktu dekat akan digelar ekspose untuk penetapan tersangka karena sudah diketahui angka kerugian negaranya.

“Untuk angka kerugian akan diumumkan saat penetapan tersangka, yang pasti dari KJPP menyatakan harga tanah tersebut tidak wajar”, tegasnya. (Soe)