DPP PA GMNI: Sakitnya Papua adalah Sakitnya Indonesia

Sekjen DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi.
Sekjen DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi.

Potret Raflesia – Pernyataan Forkorus Yaboisembut yang mengaku sebagai Presiden Federasi Republik Papua Barat adalah pernyataan yang penuh delusi dan ahistoris. Demikian disampaikan Ugik Kurniadi selaku Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni GMNI (DPP PA GMNI). Lebih lanjut Ugik menyatakan: “Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Ibarat tubuh manusia, Papua adalah bagian tubuh dari Indonesia. Sakitnya Papua adalah sakitnya Indonesia”, tegasnya. (25/10)

Ugik kemudian menerangkan bahwa berdasarkan azas Uti Possidetis Juris, setelah Indonesia merdeka, Indonesia mewarisi bekas jajahan Belanda di Netherlands Indies, termasuk Papua. Indonesia tidak pernah menjajah Papua, justru Indonesia membebaskan Papua dari belenggu imperialisme Belanda. Memberikan hak dan kedudukan yang sama kepada warga Papua untuk berhimpun dalam negara yang baru saja terbentuk, sebagai Warga Negara Indonesia. Upaya ini diperkokoh dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1969. Hasil Pepera sudah diketahui bersama bahwa rakyat Papua menginginkan tetap bergabung dengan NKRI.

“Netherlands-New Guinea atau disebut juga Belanda-Papua , adalah akal-akalan Belanda untuk melakukan politik pecah belah dan adu domba untuk menguasai Papua. Belanda-Papua adalah negara boneka Belanda. Belanda memberi atribut bendera Bintang Kejora, stempel negara, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua . Pencipta lagu Hai Tanahku Papua adalah misionaris Belanda yang bernama Izaak Samuel Kijne. Perancang bendera Bintang Kejora adalah Nicolaas Jouwe, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Nugini, jabatan tertinggi untuk rakyat Papua, pada saat itu. Sementara Presiden Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda Frits Sollewijn Gelpke. Jelas sekali bahwa Belanda-Papua adalah negara boneka dan komprador Belanda, yang bertujuan untuk tetap mengusai dan menjajah Papua”, jelas Ugik di Jakarta.

Selanjutnya Ugik Kurniadi menceritakan, bahwa Nicolaas Jouwe menetap di Belanda sejak 1963 dan menjadi tokoh Organisasi Papua Merdeka yang aktif mengupayakan Papua merdeka. Beliau pernah bersumpah untuk tidak kembali ke Papua, jika masih dikuasai Indonesia. Namun Nicolaas Jouwe akhirnya menerima undangan dari pemerintah Indonesia untuk berkunjung ke Papua pada tahun 2009. Hatinya menjadi luluh ketika melihat tanah kelahirannya dan suasana Papua yang tidak seperti yang dibayangkannya. Pada 2010 beliau resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi WNI dan menetap di Jayapura. Hingga akhir hidupnya beliau aktif untuk menyuarakan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Sekjen PA GMNI itu kembali memberikan tekanan bahwa penciptaan Netherlands-New Guinea atau Belanda-Papua adalah untuk memberi kesan sebagai wilayah tersendiri diluar Netherlands Indies . Padahal jelas bahwa Papua adalah bekas jajahan Belanda, dan masuk dalam Netherlands Indies yang harus diserahkan kepada Indonesia tatkala Indonesia merdeka dan lepas dari kolonialisme Belanda. “Kami bukan ekspansionis. kami tidak berniat menaklukan satu bagian dunia yang bukan milik kami”, ujar Ugik menyitir pernyataan Bung Karno kepada Christian Herter, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kala itu, disela sidang PBB tahun 1960. “Pada fakta historisnya, yang disebut dengan Negara Papua itu memang belum pernah ada”, pungkas Ugik. (Red)