Kasus Vidio Oknum Camat SM, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Tim Advokasi Paslon no 01, Kasmir.
Tim Advokasi Paslon no 01, Kasmir.

Potret Raflesia – Kasus video oknum Camat Seberang Musi Gunawan yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN dalam Pilkada Kepahiang, dan dilaporkan oleh tim advokasi Paslon no 01 sepertinya akan berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.

Baca juga: Oknum Camat SM Resmi Dilaporkan…

Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.

“Ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang, pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kepahiang. Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon Bupati Kepahiang no 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon Bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan, Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam Covid-19 oknum Camat Gunawan, Jalal dan calon Bupati Hidayatullah, Isteri tidak mengindahkan protokol kesehatan sebagaimana maksud PKPU no 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak”, papar Kasmir.

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) saat pandemi Covid-19. KPU akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada 9 Desember”, begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

KPU mengatakan seluruh tahapan Pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019.

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaannya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya kita percayakan kepada Tim Gakkumdu Kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nantinya perkara ini mengarah ke ranah pidana Pemilukada ataukah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016”, jelas Kasmir (Soe)