Kedaulatan Konstitusi vs Keputusan Politik menghadapi Pandemi Virus Corona

Sudi Sumberta Simarmata
Sudi Sumberta Simarmata

(Fiat justitia pereat mundus, Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa)

Potret Raflesia – Ketika bangsa ini berkumpul dalam seluruh gagasan yang mempersatukan bangsa ini menjadi bangsa Indonesia, pertanyaan pertama adalah apa tujuan kita menyatukan diri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentu jawaban yang  muncul adalah untuk menjamin kehidupan kita, dalam suasana yang damai nan sejahtera. Tetapi muncul pertanyaan kemudian bagaimana jikalau negara ini mengalami masa-masa sulit, apakah negara tetap  akan  hadir dalam mewujudkan suasana yang damai nan sejahtera itu? Jawabannya bangsa Indonesia sepakat mengambil komitmen negara harus hadir dalam situasi apapun. Oleh karena itu kita menunjuk mereka yang berkuasa sebagai pelaksana tugas negara dengan didahului oleh kesepakatan politik yang dituangkan dalam konstitusi untuk berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa menjalankan selurus-lurusnya kesepakatan politik suci yang ada dalam konstitusi, dengan catatan jikalau kemudian mereka tidak mampu melaksanakan kedaulatan konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, maka sesuai kesepakatan pula kita akan mengganti pemangku kekuasaan itu dengan mekanisme kedaulatan konstitusi melalui kedaulatan rakyat.

Poinnya adalah bahwa jangan kemudian, ketika terjadi perbedaan pendapat maka pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara ini mengambil jalan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional, atau yang saya sebut bertentangan dengan semangat kedaulatan konstitusi sebagai kesepakatan politik yang telah kita setujui bersama.

Fiat Justitia Pereat Mundus, Tegakkan Keadilan Walau Dunia Akan Binasa, dalam semangat asas itu tak lupa saya mendoakan para pemimpin negeri untuk selalu diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinanya menghadapi situasi pandemi Covid-19

Diberbagai bangsa, birokrasi terus berkembang dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan sekaligus hubungan antar bangsa. Dalam pelaksanaannya sebagai pengelola pelayanan, birokrasi pun dituntut untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik. Ditengah tantangan bangsa dan negara Indonesia saat ini menghadapi pandemic Covid-19, nampaknya pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan.

Tentu berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik haruslah direnungkan dan ditata ulang untuk pembaharuan. Sebagai jawaban dari apakah birokrasi itu telah direformasi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dalam negara demokrasi konstitusional, demokrasi dan nomokrasi harus saling melengkapi agar negeri lebih menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan, menjamin kepentingan pokok warga negara, dan mencegah kekuasaan sewenang-wenang. Membangun sistem hukum berarti menjalankan ketiga aspek tersebut secara bersama-sama.

Dalam catatan demokrasi negeri ini pula, nampaknya pemangku negeri seringkali menciderai (nomokrasi) tersebut dengan sifat otoritarianisme produk hukum yang ada. Disela-sela kecemasan sebagian warga negara yang mengikuti perkembangan kehadiran RUU KUHP dan  Omnibus Law. Serta belum hilang mungkin dibenak sebagian masyarakat atas hadirnya Perppu ormas kala itu, sehingga kita banyak beretorika sejauh mana sebenarnya ukuran tafsir kegentingan yang memaksa tersebut, dan saat ini hadir pula Perppu No 1 Tahun 2020 sebagai upaya penanganan virus covid-19 dengan sifat pro dan kontranya akan beberapa pasal, yang menurut saya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) Perppu No 1 Tahun 2020

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

Norma ini tidak boleh mengisolasi kedaulatan norma hukum lainnya yang mengatur delik kerugian keuangan negara karena sejatinya norma hukum merupakan suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar (ground norm) atau (basic norm).

Pasal 27 ayat (2) Perppu No 1 Tahun 2020

“Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hukum pidana dikenal istilah culpabilitas (kealpaan) dan dollus (kesengajaan) untuk menilai apakah pelaksanaan hukum itu sejalan dengan prinsip itikad baik atau tidak

Pasal 27 ayat (3) Perppu No 1 Tahun 2020

“Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”

Tindak pidana kerugian keuangan negara dalam penyalahgunaan wewenang secara yuridis diatur dalam dua instrumen hukum yaitu, hukum administrasi dan hukum pidana. Kaitannya dengan itikad baik, maka ada upaya penyelesaian melalui hukum administrasi dengan sifat (reparatoir) nya untuk pemulihan keadaan seperti semula dan itu adalah merupakan objek yang harus diajukan kepada peradilan administrasi, dalam hal ini pengadila Tata Usaha Negara (PTUN).

Itulah pertanggung jawaban moral dan kewibawaan pemerintah sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, yang harus tunduk dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena kita telah memilih bahwa ketika kita menjalankan negara ini kita jadikan hukum sebagai panglima. Tidak bercermin kemudian ketika ada perbedaan cara pandang dalam menilai sesuatu, kita membuat wibawa produk hukum itu runtuh karena tidak menjunjung tinggi kedaulatan konstitusi

Narasi yang dibangun oleh pasal 1 ayat (3) bukanlah narasi yang sederhana. Dalam konteks demokrasi hukum dikaitkan dengan pasal 28 D ayat (1)  UUD NRI 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Termasuk Joko Widodo sekalipun haruslah bijak dan tidak boleh meruntuhkan wibawanya sebagai Presiden yang dipilih oleh rakyat,

Bahwa dalil itikad baik tidak boleh dijadikan dasar imunitas oleh pemerintah untuk melindungi dirinya dari proses penegakan hukum, biarkan rakyat yang menilai itikad baik itu melalui lembaga peradilan, yang telah kita sepakati bersama. Karena dengan pengawasan itulah kemudian prinsip (checks and balances) itu terjaga dengan baik dengan memberikan ruang terhadap warga negara untuk melakukan pengujian terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika pemerintah menyampaikan bahwa dalam konsep penanganan bencana, penyelesaiannya tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru. Saya ingin mengingatkan bahwa sejarah akan mencatat dan membuktikan bahwa narasi norma yang kita bangun tanpa menjunjung tinggi kedaulatan konstitusi akan menjadi masalah yang akan datang di kemudian. Indonesia mampu tanpa harus menurunkan kedaulatan konstitusi.

Oleh : Sudi Sumberta Simarmata (Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)