Pilkada Bulan Desember, KPU Bengkulu Mulai Lakukan Persiapan

Pilkada

Potret Raflesia – Pemerintah, Komisi II DPR RI dan KPU RI telah menyetujui perubahan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) tentang perubahan ketiga atas PKPU No 15 tahun 2019. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 pun disepakati berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada pun kembali dimulai pada tanggal 15 Juni mendatang.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Sahputra mengatakan, pihaknya tetap menunggu terbitnya regulasi mengenai teknis pelaksanaan tahapan pilkada serentak dari pusat.

“Secara formal, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota masih menunggu diterbitkannya regulasi teknis pelaksanaan tahapan, baik berupa PKPU, SOP, maupun regulasi teknis lainnya”, kata Irwan Sahputra pada Sabtu pagi (30/5).

Kendati demikian, diakui oleh Irwan, pihaknya terus melakukan koordinasi secara intensif dengan KPU RI maupun KPU di tingkat Kabupaten/Kota mengenai regulasi dan persiapan-persiapan teknis tahapan Pilkada.

“Secara informal, sambil menunggu regulasi teknis diterbitkan, saat ini KPU Provinsi melakukan koordinasi yang intensif, baik dengan KPU RI dalam rangka koordinasi persiapan maupun diskusi penyusunan regulasi teknis. Dan juga dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mematangkan kesiapan pelaksanaan tahapan-tahapan lanjutan diantaranya, memastikan bahwa dokumen administrasi maupun pelaksanaan pengaktifan kembali PPK dan PPS yang akan dilakukan pada tanggal 15 Juni nanti sudah siap, begitu juga dokumen administrasi untuk pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual untuk calon perseorangan di Kabupaten yang terdapat calon perseorangan”, bebernya.

Dalam situasi pandemi wabah korona ini, kata Irwan, koordinasi yang dilakukan pihaknya dengan KPU RI maupun Kabupaten/Kota adalah koordinasi daring (dalam jaringan) dengan menggunakan teknologi yang ada. Singkatnya, komunikasi dilakukan secara virtual. “Koordinasinya secara virtual melalui aplikasi yang ada. Maklum, sekarang sedang pandemi Covid-19, jadi sulit untuk melakukan tatap muka”, ucap Irwan.

Irwan juga menerangkan, dalam melaksanakan tahapan Pilkada, pihaknya nanti hanya akan menyesuaikan dengan regulasi yang telah diterbitkan. Apalagi, tahapan ini sifatnya ditunda, bukan dimulai dari nol lagi. Hanya melanjutkan tahapan yang telah dimulai sebelumnya, dengan penyesuaian terhadap regulasi yang baru.

Persiapan dan koordinasi serupa juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebong, hal itu diakui oleh Sekretaris KPU Hendrivan Aptawan. Selain menunggu regulasi terbit, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebong guna memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas saat menjalankan tahapan pilkada nantinya.

“Persiapan yang dilakukan KPU Kabupaten Lebong pertama akan dilakukan rakor dengan tim gugus tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong terkait SOP Protokol Kesehatan, karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan begitu juga dengan tahapan coklit pemilih. Kemudian akan menghitung kebutuhan APD yang dibutuhkan penyelenggara dalam melaksanakan tugas”, ungkap Hendrivan. (SU41)