Viral! Ketua BEM UGM Disindir Emoji Monyet oleh Pejabat BGN, Publik Heboh

Yogyakarta – Polemik antara Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. Sony Sonjaya, menjadi sorotan publik setelah interaksi keduanya di media sosial viral.

Perdebatan bermula dari kolom komentar sebuah unggahan di Instagram. Akun terverifikasi @sonysonjayabd, yang disebut sebagai akun resmi Wakil Kepala BGN, membalas kritik terkait program pemenuhan gizi nasional dengan memaparkan capaian program tersebut.

Dalam komentarnya, ia menyebut program telah menjangkau sekitar 60 juta balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik. Program itu juga diklaim menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja dan hasil produksi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Namun dalam percakapan yang sama, akun tersebut juga membalas dengan tiga emoji monyet. Respons itu kemudian memicu beragam tafsir dan perdebatan di ruang publik digital.

Menanggapi hal tersebut, Tiyo Ardianto mengunggah pernyataan bertajuk “Emoji Monyet”. Ia menilai kritik yang lahir dari kepedulian terhadap bangsa semestinya dijawab dengan sikap dewasa, bukan simbol yang berpotensi menimbulkan kesan merendahkan.

Dalam unggahannya, Tiyo menulis bahwa ketika kritik dibalas dengan emoji, yang dipertaruhkan bukan martabat pengkritik, melainkan kedewasaan pejabat publik dalam menerima perbedaan pendapat.

Ia juga menyampaikan pernyataan reflektif yang kemudian ramai diperbincangkan warganet, menyinggung soal integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya program pemenuhan gizi nasional.

Polemik ini memantik diskusi lebih luas tentang etika komunikasi pejabat publik di media sosial, sensitivitas penggunaan simbol dalam ruang digital, serta pentingnya menjaga dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi lanjutan dari pihak Badan Gizi Nasional terkait polemik penggunaan emoji tersebut. Perdebatan ini pun menjadi bagian dari dinamika hubungan antara mahasiswa dan pejabat publik dalam mengawal kebijakan negara di era keterbukaan informasi.