Helmi Hasan Dilaporkan Lagi Ke Panwaslih

Helmi Hasan Calon Walikota Bengkulu pada Pilkada Juni 20`18 mendatang.
Helmi Hasan Calon Walikota Bengkulu pada Pilkada Juni 2018 mendatang.

Potret Rafflesia – Baru berselang beberapa jam saja usai ditetapkan oleh KPU Kota Bengkulu sebagai Calon Walikota, Helmi Hasan mantan Walikota Bengkulu itu kembali dilaporkan oleh pihak Koordinator PUSKAKI Bengkulu, Melyan Sori.

Sekira pukul 17.00 WIB sore tadi (12/2), Melyan Sori kembali mendatangi Kantor Panwaslih Kota Bengkulu untuk melaporkan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tersebut.

“Hari ini kita kembali melaporkan Helmi Hasan ke pihak Panwaslih Kota Bengkulu. Laporan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini kita laporkan Helmi Hasan sebagai Calon Walikota Bengkulu yang pernah melakukan mutasi tanpa adanya persetujuan dari Mendagri”, ungkap Melyan Sori.

Dijelaskan oleh Melyan Sori, bahwa SK Walikota tentang mutasi pejabat tersebut telah terbit terlebih dahulu ketimbang Surat Persetujuan dari Kemendagri.

“Salah satu SK Walikota yang ditandatangani oleh Helmi Hasan waktu itu tertanggal 20 Desember 2017. Di dalamnya tidak ada satu pun konsideran yang menyebutkan Surat Persetujuan dari Kemendagri sebagai salah satu dasar pembuatan SK tersebut. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Surat Persetujuan Kemendagri sendiri baru terbit pada tanggal 17 Januari 2018. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa SK Walikota itu terbit tanpa ada  persetujuan dari Mendagri”, jelasnya.

Menurut Melyan Sori, hal tersebut merupakan kesalahan fatal dan sangat telak karena bertentangan dengan aturan yang termaktub dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) yang dengan tegas menyatakan bahwa dalam waktu 6 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan mutasi, kecuali atas izin dari Mendagri.

Baca juga: Mendagri Batalkan mutasi, Puskaki Laporkan…

Dalam laporan kedua ini, ungkap Melyan, sanksinya sangat jelas yaitu Helmi Hasan dibatalkan/digugurkan sebagai calon Walikota Bengkulu dalam proses pilkada serentak bulan Juni mendatang sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (5).

“Ini laporan kita yang kedua, langsung kita sampaikan apa yang kita inginkan yaitu sesuai dengan pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, sanksinya bagi Helmi Hasan adalah dibatalkan sebagai calon oleh KPU Kota Bengkulu”, ungkap Melyan menegaskan.

Baca juga: Marjon Bantah Adanya Pembatalan Mutasi

Tak hanya sekedar melaporkan, Melyan Sori juga melampirkan data-data yang lengkap dan akurat, serta dilampirkan pula dengan draft kajian dan analisa hukum mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Walikota Helmi Hasan tersebut.

Untuk diketahui, hingga saat ini, Panwaslih juga masih menindaklanjuti laporan pertama yang dibuat oleh PUSKAKI Bengkulu beberapa hari yang lalu. Beberapa pihak terkait sudah diminta klarifikasinya atas laporan tersebut, salah satunya Marjon, Sekda Kota Bengkulu. (SU41)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *