Mendagri Batalkan Mutasi, Puskaki Laporkan Helmi Hasan ke Panwaslih

Melyan Sori, Koordinator PUSKAKI Bengkulu melaporkan bacalon Walikota Helmi Hasan Ke Panwaslih.
Melyan Sori, Koordinator PUSKAKI Bengkulu melaporkan bacalon Walikota Helmi Hasan Ke Panwaslih.

Potret Rafflesia – Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Melyan Sori bersama dua rekannya Feri Vandalis dan Romanto melaporkan mantan Walikota Bengkulu Helmi Hasan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Bengkulu, Sabtu siang (10/2).

Pelaporan ini sebagai bentuk respon Puskaki Bengkulu atas terbitnya surat Mendagri Nomor: 821/778/SJ tertanggal 6 Februari 2018 yang menganulir/membatalkan persetujuan atas mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu dengan Nomor:  821/389/OTDA yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu, pada tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dirjen OTDA Kemendagri Sumarsono, MDM.

Menurut Melyan Sori, dalam surat pembatalan yang ditandatangani langsung oleh Mendagri Tjahyo Kumolo tersebut, jelas dan tegas menyatakan pertimbangan pembatalan dikarenakan melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang menyebutkan:

‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.’

Lebih lanjut, Melyan Sori mengingatkan kepada Panwaslih agar tidak bermain-main dengan laporan yang dibuat oleh pihaknya (Puskaki).

“Kami ingatkan pada pihak Panwas, jangan main-main dengan laporan kami. Pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana (Helmi Hasan), sesuai dengan surat dari Mendagri ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran, maka dari itu kami minta pada pihak Panwas mau melakukan kajian”, kata Melyan Sori.

Baca juga: Tak Sesuai Prosedur, Mendagri Batalkan…

Melyan Sori juga menegaskan, jika terbukti benar ada pelanggaran maka Panwas harus merekomendasikan kepada KPU Kota Bengkulu untuk menggagalkan petahana tersebut sebagai calon walikota bengkulu.

“Kalau memang benar laporan kami ini, ada pelanggaran, maka Panwas harus membuat rekomendasi kepada KPU Kota Bengkulu untuk tidak meloloskan bakal calon walikota atas nama Helmi Hasan tersebut, karena telah melanggar aturan undang-undang. Bukan untuk membatalkan pencalonan, tapi tidak meloloskan sebagai calon, karena beliau belum ditetapkan sebagai calon kandidat”, beber Melyan Sori.

Baca juga: Soal Mutasi Pemkot, Rayendra: Tidak ada…

Untuk diketahui, dalam pemberitaan media ini sebelumnya, pasca pelantikan mutasi pejabat Pemkot bulan Januari yang lalu, pihak panwaslih menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses mutasi tersebut. (SU41)

Artikel Terkait