Raperda RTRW, Kemungkinan Besar SK Pansus Diperpanjang

Pansus I DPRD audiensi dengan Bupati Kepahiang, terkait Raperda RTRW.
Pansus I DPRD audiensi dengan Bupati Kepahiang, terkait Raperda RTRW.

Potret Rafflesia – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kepahiang tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang 2012-2032 belum jelas penyelesaiannya, setelah memberikan waktu kepada OPD Kabupaten Kepahiang, namun hingga hari ini belum juga ada penyerahan dokumen secara lengkap. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pansus I Zainal kepada potretrafflesia.com kemarin.

Menurut Zainal dengan kondisi demikian, pihaknya kemarin (25/04) melakukan audiensi bersama Bupati, dan juga dihadiri oleh seluruh anggota Pansus I.

“Maksud dan tujuan audiensi bersama Bupati ini, agar Bupati mengetahui kondisi real pembahasan Raperda, banyak kelengkapan yang belum dipenuhi dari OPD yang mesti Bupati ketahui, yang hingga saat ini belum disampaikan kepada kami,sehingga Bupati tidak serta merta hanya menerima laporan dari OPD seperti diantaranya revisi Raperda RTRW, hal ini tidak mudah sehingga memang aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam hal ini ATR/BPN nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan substansi penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mutlak harus dipenuhi, kenyataannya hal ini belum dilengkapi oleh OPD pengusul Raperda, dari hasil audiensi ini Bupati meyakinkan kami (pansus) untuk segera membentuk tim kecil dalam hal pemenuhan kelengkapan pembahasan Raperda, Bupati juga menyampaikan akan segera berkoordinasi kepada Pimpinan DPRD, karena untuk diketahui kami di Pansus ini bekerja atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPRD yang masa kerjanya akan segera berakhir,sehingga masa kerja kami ini apakah dapat diperpanjang atau harus membentuk pansus baru pada masa sidang selanjutnya, itu juga keputusannya ada pada Pimpinan DPRD”, ujar Zainal, Kamis (26/4).

Lanjut Zainal, masa kerja Pansus I ini hanya hingga 30 April ini, sementara dari 14 item yang diminta baru satu OPD yang telah selesai, 13 lainnya belum jelas sama sekali, bagaimana ini mau dibahas, masa kerja hanya tinggal hitungan hari saja.

“Ya, Bupati minta waktu untuk melengkapi, sementara masa waktu kerja kita hanya tinggal beberapa hari saja, dan jika minta waktu sampai masa kerja 14 hari, mana mungkin bisa kita laksanakan, ini benar-benar tidak masuk akal bisa kita selesaikan, membahas ini tidak cukup satu dua jam, butuh waktu yang lama, ya, kita lihat saja nanti seperti apa, yang jelas kita sudah menginggatkan Bupati”, ujar Zainal.

Untuk perpanjangan SK kerja Pansus I itu hak kewenangan Pimpinan, Pansus hanya menjalani saja tugas yang diembankan. Saat di konfirmasi Waka I DPRD Kepahiang Andrian Defandra mengatakan, bahwa saat ini mereka masih menunggu kelengkapan dokumen dari OPD yang bersangkutan, namun menginggat masa kerja Pansus I hanya tinggal beberapa hari saja, ya akan dirapatkan dulu untuk mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan DPRD pada permasalahan ini.

“Apakah masa kerja Pansus I diperpanjang atau bagaimana, sebenarnya jika diperpanjang juga tidak masalah hal itu bisa kita lakukan, yang jelas kita akan rapat dahulu untuk itu”, tegas Andrian.

Pansus I meminta kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka penetapan Perda tentang RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota meliputi 14 item yakni : Surat Permohonan Substansi dari Bupati, Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Persetujuan Substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dengan DPRD Kepahiang, Surat Keputusan Peninjauan Kembali dari Bupati, Surat Keputusan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali dari Bupati,  Surat Keputusan dari Bupati Tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTR, Dokumen Hasil Peninjauan KembaIi (dalam format soft copy dan hard copy), Materi teknis yang terdiri dari atas Buku Rencana dan Fakta Analisis Perubahan Rencana Umum Tata Ruang (dalam format soft copy dan hard copy), Album Peta (dalam format soft copy dan hard copy), Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana, kemudian Tabel Sandingan Rencana Umum Tata Ruang Eksisting dengan Rancangan Perubahan Rencana Umum Tata Ruang (dalam format soft copy dan hard copy), Surat Pernyataan dari Kepala Daerah Bertanggungjawab terhadap Kualitas Rancangan Perda tentang RTR, Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 kali), Berita Acara dengan Kabupaten yang berbatasan, Berita Acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal pernyataan peta dasar yang telah siap dilanjutkan untuk proses persetujuan substansi, dan Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMG-20180426-WA0053

Karena, jika tidak disahkannya Perda tersebut maka akan berdampak dan menghambat program Bupati Kepahiang, yakni Pengembangan Destinasi Wisata dan Penyelesaian Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang belakangan menjadi polemik di Kepahiang. (Soe)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *